Minggu, 08 Desember 2019

KPK berbagi sembako kepada warga tidak mampu

Sebagai wujud kepedulian komunitas pecinta kopi ( KPK ) kepada kaum dhuafa atau warga tidak mampu, pada hari minggu tanggal 01 Desember 2019 dilaksanakan pembagian sembako sebanyak 10 dus yang di bagikan di wilayah Kelurahan Grendeng
Program ini adalah program utama KPK yang rencananya akan dilaksanakan secara rutin tiap bulan, bantuan ini berasal dari iuran para anggota KPK dan juga sumbangan dari para donatur.







 








Pengertian E-Goverment dan E-Governance

E-Goverment dan E-Governance

1. Pengertian E-Goverment
E-Goverment adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis.
2. Tujuan E-Goverment

Terdapat 3 tujuan utama diterapkannya E-Goverment, yaitu :
  • Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari layanan ke masyarakat berbasis teknologi informasi
  • Untuk mendukung terjadinya proses pemerintahan yang bersih dan transparan, hal ini terkait dengan disediakannya layanan yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi dan kebijakan-kebijakan pemerintah. 
  • Membantuk memperbaiki terhadap organisasi pemerintahan (birokrasi), perbaikan manajemen waktu untuk kedisiplinan serta produktifitas pegawai, serta manajemen keuangan pada pemerintahan yang terintegrasi.
3. Ada tiga model penyampaian E-Government, antara lain :
  • Government-to-Citizen atau Government-to-Customer (G2C)
 Adalah penyampaian layanan publik dan informasi satu arah oleh pemerintah ke masyarakat, Memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, contohnya G2C : Pajak online, mencari Pekerjaan, Layanan Jaminan sosial, Dokumen pribadi (Kelahiran dan Akte perkawinan, Aplikasi Paspor, Lisensi Pengarah), Layanan imigrasi, Layanan kesehatan, Beasiswa, penanggulangan bencana.
  •   Government-to-Business (G2B)
 Adalah transaksi-transaksi elektronik dimana pemerintah menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk bertransaksi dengan pemerintah.Mengarah kepada pemasaran produk dan jasa ke pemerintah untuk membantu pemerintah menjadi lebih efisien melalui peningkatan proses bisnis dan manajemen data elektronik. Aplikasi yang memfasilitasi interaksi G2B maupun B2G adalah Sistem e-procurement.Contoh : Pajak perseroan, Peluang Bisnis, Pendaftaran perusahaan, peraturan pemerintah (Hukum Bisnis), Pelelangan dan penjualan yang dilaksanakan oleh pemerintah, hak paten merk dagang, dll
  •  Government-to-Government (G2G)
Adalah Memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi online antar departemen atau lembaga pemerintahan melalui basisdata terintegrasi. Contoh : Konsultasi secara online,blogging untuk kalangan legislative, pendidikan secara online, pelayanan kepada masyarakat secara terpadu.
4. Elemen Utama E-Goverment
Terdapat 3 elemen utama yang saling berkaitan didalam e-goverment, yaitu :

  • Masyarakat

Masyarakat dengan penerapan e-goverment dapat dengan mudah memperoleh akses informasi yang bermanfaat terkait dengan potensi wilayah, kependudukan serta pengembangan.

  • Operator

Operator berperan dibidang operasional dan bertugas mengoperasikan sistem informasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di e-goverment agar masyarakat dapat dilayani dengan baik

  • Pengambil keputusan (pemerintah)

Pengambil keputusan (pemerintah), sistem yang baik harus mamapu menyajikan data kedalam berbagai bentuk, sehingga dapat meningkatkan dan memudahkan kinerja para pengambil keputusan, contohnya penerapan metode kecerdasan buatan serta metode pengambilan keputusan didalam pertimbangan pengabilan kepurusan
5. Pengertian E-Governance
E-governance atau electronik governance merupakan wujud dari governance (tata kelola pemerintahan) yang dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah didalam melakukan pelayanan publik ke masyarakat dengan berbasiskan teknologi.
6. Pelaku Utama E-Governance
E-governance memiliki 3 pelaku utama yaitu :
  • Goverment (pemerintah)

Pemerintah sebagai penentu kebijakan tentunya memegang peranan penting didalam pemberian kebijakan, izin, pemantauan, dan menjalankan aspirasi masyarakat serta mewakili daerah dan negara dala kerja sama dengan pelaku bisnis serta dengan daerah atau negara lainnya
  • Citizen (masyarakat)

Citizen (masyarakat) merupakan kelompok atau pelaku dalam e-governance yang berperan sebagai pemantau dalam jelannya pemerintahan. Baik dalam hal memberi masukan, kritik, penikmat layanan yang disediakan oleh pemerintah, serta menjadi Sumber Daya Manusia (SDM) yang diperlukan baik pemerintah maupun lingkungan swasta(bisnis).

  • Business atau Interest Group (pengusaha, swasta, dan pihak terkait)

Didalam kelompok ini terdapat kelompok perorangan, organisasi yang terlibat dalam kegiatan bisnis, industri, penjualan, pembelian dan distribusi. Pelaku group bisnis ini akan membentuk hubungan Governance To Business (G2B).
Adapun meran utama dari kelompok bisnis dalam e-governance adalah sebagai motor penggerak untuk menyediakan SDM dan implementasi teknologi untuk implementasi e-goverment dan e-governance bagi pemerintah dan masyarakat

Rabu, 20 November 2019

BRT Banyumas Barat Sedang Dipersiapkan, Rutenya Purwokerto-Ajibarang-Wangon-Pekuncen

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas mendapatkan bantuan Hibah lima unit bus dari Kementerian Perhubungan.

Rencananya bantuan lima bus tersebut akan dimanfaatkan oleh Pemkab Banyumas sebagai transportasi umum seperti BRT Trans Jateng.

Kelima bus tersebut direncanakan akan melayani rute Banyumas wilayah Barat
Wakil Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiomo mengatakan jika trayeknya akan melewati Purwokerto-Ajibarang-Wangon-Pekuncen.
Pilihan rute tersebut dipilih atas pertimbangan bahwa wilayah Banyumas Timur sudah ada BRT Trans Jateng yang melayani Purwokerto-Purbalingga.
"Koridor Timur sudah ada, inginnya arahnya dari Ajibarang karena baru 5, ada 10 bus tapi kami minta 5 dahulu kalau sudah berhasil nanti ditambah," katanya kepada Tribunjateng.com, Selasa (19/11/2019).

Saat ini pihaknya tengah mempersiapkan operator yang menyediakan aplikasi dan siap berkolaborasi dengan organda.Operator kali ini menurutnya sudah punya jam terbang tinggi dalam mengelola BRT di Jakarta serta Jawa Barat.
"Pihak operator sudah bersedia bekerjasama dengan Organda dengan sewa keuntungan2,5 persen, nanti sebagian bisa diberikan ke Organda.
Organda juga dapat menggunakan aplikasinya untuk layanan trayek angkutan kota dan angkutan pedesaan," imbuhnya.

Berbeda dengan BRT Purbalingga-Purwokerto yang disubsidi.Kelima bus hibah tersebut tidak disubsidi oleh APBD.
Oleh karena itu, menurutnya jika dikelola dengan baik dapat menjadi sumber PAD."Untuk modal awal bisa dicarikan dari sponsor. Nanti modelnya busnya dibranding, misal ada yang mau nanti bisnya kita pasang produknya," katanya.
Sadewo meminta dukungan penuh dari DPRD Kabupaten Banyumas untuk aturan perdanya.
Jika semua berjalan dengan lancar, maka Kabupaten Banyumas dapat menjadi pionir di Jawa Tengah."Sudah ada perusahaan perbankan yang siap untuk branding dibadan bus," ungkapnya. Sadewo menuturkan jika rencana pengoperasian BRT Wilayah Banyumas Barat masih terus dikoordinasikan dengan organda setempat.BRT Banyumas Barat tidak masuk ke jalur-jalur kecil, dan hanya melayani trayek jalur utama , yaitu Purwokerto-Pekuncen dan atau Purwokerto-Wangon."Untuk penyesuaian, memang butuh waktu, seperti halnya pengalaman trans-Jateng koridor timur, butuh waktu tiga tahun," pungkasnya.
Terkait target kapan dapat mengaspal Sadewo menegaskan tidak ada target. Menurutnya lebih cepat lebih baik.Jika trayek sudah pasti, maka nantinya tinggal membuat halte atau bus stop.

Ini Besaran UMK Banyumas 2020, Begini Komentar Bupati Achmad Husein

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo telah mengumumkan Upah Minimum Kabupaten dan Kota (UMK) tahun 2020, pada Rabu (20/11/2019).

Besaran UMK di masing-masing 35 Kabupaten dan kota sudah ditetapkan.

UMK di Kabupaten Banyumas sendiri telah sah yaitu sebesar Rp 1,9 juta. Menanggapi hal tersebut, Bupati Banyumas Achmad Husein mengatakan bahwa keputusan tersebut harus dipatuhi. "Harus dipatuhi dan ditindaklanjuti, ujar Achmad Husein saat dihubungi Tribunjateng.com, Rabu (20/11/2019).

Sementara itu Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Banyumas, Haris Subiyakto mengatakan jika usulan awal kenaikan UMK di Banyumas adalah sebesar Rp 2,5 juta. "Usulan UMK berdasarkan perhitungan SPSI, sesuai dengan kebutuhan hidup layak dan riil di Kabupaten Banyumas yaitu sebesar Rp 2,5 juta," katanya. Ia menambahkan bahwa usulan tersebut dirasa wajar sebab melihat UMK saat ini mayoritas digunakan untuk kebutuhan konsumtif. "Setelah perundingan yang panjang, kami akhirnya sepakat yang diusulkan memang Rp 1.9 juta. Tetapi kami memang mengusulkan kepada Pemda ada dana kompensasi bagi buruh," katanya.Dana kompensasi itu maksudnya adalah dana khusus bagi buruh yang mempunyai anak sekolah. Khususnya mereka yang berada di SMA dan SMK non-swasta untuk diberi dana bantuan berupa beasiswa. "Istilahnya biaya sekolah untuk anak-anak buruh.

Tentu teknisnya nanti dengan Dinas Pendidikan, Ini ada bentuk political will, dan meringankan dana pendidikan bagi kaum buruh," tambahnya. Angka Rp 1,9 juta, menurut Haris 60 persennya digunakan untuk konsumtif dan habis semua. Sehingga untuk keperluan menyekolahkan anak akan sulit dan tidak cukup, apalagi jika buruh sakit dan ada kebutuhan lain. Menyikapi usulan SPSI, Bupati Achmad Husein mengatakan jika masih perlu mengkaji hal tersebut. "Kami sudah menerima usulan tersebut, dan harus dikaji dulu," kata bupati. Usulan tersebut nantinya diharapkan menjadi kebijakan khusus di Banyumas yang memberikan keringan bagi buruh dalam hal biaya pendidikan. Setelah diumumkan, kondisi buruh dan serikat pekerja di Banyumas senantiasa damai. Tidak ada pergolakan atau aksi penolakan pasca diumumkannya UMK oleh Gubernur, Jawa Tengah. (Tribunjateng/jti)
https://jateng.tribunnews.com/2019/11/20/ini-besaran-umk-banyumas-2020-ini-komentar-bupati-achmad-husein?page=2.

Kamis, 17 Oktober 2019

Program KPK berbagi

Bahwa menikmati kopi dewasa ini adalah sudah menjadi trend dan gaya hidup  masyarakat Indonesia, kehangatan secangkir kopi memang bisa menyatukan orang – orang dengan karakter dan latar belakang yang berbeda. Dalam beberapa kasus, berkumpul dan menikmati kopi bersama dapat membuat suasana diksusi dan perselisihan menjadi mudah diselesaikan tanpa harus melalui jalur hukum.
Komunitas Pecinta Kopi ( KPK ) adalah  sebuah Komunitas / Kumpulan orang – orang yang memiliki kesamaan hobi nongkrong dan minum kopi, Komunitas ini berdiri sejak tahun 2018, namun baru bulan September 2019 kami di Launching secara resmi di Kelurahan Grendeng yang dihadiri oleh Lurah Grendeng dan para mantan pejabat lurarah Grendeng serta dari Polsek dan Koramil,
KPK bukanlah sebuah ormas, namun anggotanya berasal dari berbagai latar belakang, baik sifat, perilaku, golongan, ormas, maupun agama yang berbeda. Karena perbedaan inilah sehingga muncul ide agar di bentuk sebuah komunitas yang memiliki kesamaan hobi ngopi.
Komunitas Pecinta Kopi fokus pada kegiatan Sosial Kemasyarakatan, adapun program unggulan kami di antaranya adalah

Santunan Anak yatim & Dhuafa
Sedekah Jumat
Membantu Kegiatan Kamling
Berperan aktif dalam kegiatan masyarakat
“ Kopi Membuat Aku dan Kamu Satu Rasa Satu Jiwa ”

yang maknanya bahwa perbedaan bukanlah penghalang persaudaraan
kita semua







Rabu, 18 September 2019

KPK Satukan Warga Kelurahan Grendeng


Louncing KPK “ Komunitas Pecinta Kopi ”

Grendeng, Sabtu 07 September 2019.

 KPK ( Komunitas Pecinta Kopi )  adalah  sebuah Komunitas Kumpulan warga Kelurahan Grendeng, yang memiliki kesamaan hobi nongkrong dan minum kopi. Karena seringnya berkumpul dan diskusi tentang lingkungan, Iwan selaku yang dituakan dalam komunitas ini mengatakan bahwa komunitas ini sebenarnya sudah ada hampir satu tahun terbentuk, namun pada  kesempatan ini baru diadakan acara ulang tahun dan Louncing KPK untuk mengangkat komunitas ini secara resmi ke masyarakat. Dalam rangka Louncing dan ulang tahun ini KPK  mengangkat tema
“ Kopi Membuat Aku dan Kamu Satu Rasa Satu Jiwa “

Sebagai slogan bahwa komunitas ini memiliki harapan menyatukan warga masyarakat Kelurahan Grendeng agar selalu kompak dalam keberagaman dan saling memiliki.
Kehangatan secangkir kopi memang bisa menyatukan orang-orang dengan latar belakang budaya dan karakter yang berbeda. Dalam beberapa kasus, kopi bahkan telah mempererat hubungan orang-orang dengan hobi yang berbeda.

Komunitas ini bergerak dibidang sosial kemasyarakatan, dan apa yang menjadi program utama komunitas ini juga sudah pernah di wujudkan dimasyarakat, contohnya adalah pernah menggalang dana bantuan biaya pengobatan korban cidera turnamen sepak bola antar RW, dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia Ke 74 tahun ini. Kedepan masih banyak program dan agenda yang sudah di siapkan, di antaranya adalah menggalang dana untuk kegiatan santunan anak yatim, yang alhamdulillah sudah terkumpul Rp. 900.000. serta membentuk base camp / distrik – distrik untuk ‘nongkrong’ dan menikmati hangatnya kopi sambil membantu kegiatan ronda /  siskamling di tiap - tiap wilayah dalam rangka menjaga keamanan lingkungan

Dalam Louncing Komunitas ini panitia juga mengundang seluruh mantan pejabat Lurah Grendeng untuk ikut bersama bergabung bersilaturahmi dan ngopi bersama serta sebagai bentuk penghargaan kepada para pejabat yang telah membuat grendeng menjadi lebih baik dan lebih maju.