BRT Banyumas Barat Sedang Dipersiapkan, Rutenya Purwokerto-Ajibarang-Wangon-Pekuncen

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas mendapatkan bantuan Hibah lima unit bus dari Kementerian Perhubungan.

Rencananya bantuan lima bus tersebut akan dimanfaatkan oleh Pemkab Banyumas sebagai transportasi umum seperti BRT Trans Jateng.

Kelima bus tersebut direncanakan akan melayani rute Banyumas wilayah Barat

Wakil Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiomo mengatakan jika trayeknya akan melewati Purwokerto-Ajibarang-Wangon-Pekuncen.
Pilihan rute tersebut dipilih atas pertimbangan bahwa wilayah Banyumas Timur sudah ada BRT Trans Jateng yang melayani Purwokerto-Purbalingga.
"Koridor Timur sudah ada, inginnya arahnya dari Ajibarang karena baru 5, ada 10 bus tapi kami minta 5 dahulu kalau sudah berhasil nanti ditambah," katanya kepada Tribunjateng.com, Selasa (19/11/2019).

Saat ini pihaknya tengah mempersiapkan operator yang menyediakan aplikasi dan siap berkolaborasi dengan organda.Operator kali ini menurutnya sudah punya jam terbang tinggi dalam mengelola BRT di Jakarta serta Jawa Barat.
"Pihak operator sudah bersedia bekerjasama dengan Organda dengan sewa keuntungan2,5 persen, nanti sebagian bisa diberikan ke Organda.
Organda juga dapat menggunakan aplikasinya untuk layanan trayek angkutan kota dan angkutan pedesaan," imbuhnya.

Berbeda dengan BRT Purbalingga-Purwokerto yang disubsidi.Kelima bus hibah tersebut tidak disubsidi oleh APBD.
Oleh karena itu, menurutnya jika dikelola dengan baik dapat menjadi sumber PAD."Untuk modal awal bisa dicarikan dari sponsor. Nanti modelnya busnya dibranding, misal ada yang mau nanti bisnya kita pasang produknya," katanya.
Sadewo meminta dukungan penuh dari DPRD Kabupaten Banyumas untuk aturan perdanya.
Jika semua berjalan dengan lancar, maka Kabupaten Banyumas dapat menjadi pionir di Jawa Tengah."Sudah ada perusahaan perbankan yang siap untuk branding dibadan bus," ungkapnya. Sadewo menuturkan jika rencana pengoperasian BRT Wilayah Banyumas Barat masih terus dikoordinasikan dengan organda setempat.BRT Banyumas Barat tidak masuk ke jalur-jalur kecil, dan hanya melayani trayek jalur utama , yaitu Purwokerto-Pekuncen dan atau Purwokerto-Wangon."Untuk penyesuaian, memang butuh waktu, seperti halnya pengalaman trans-Jateng koridor timur, butuh waktu tiga tahun," pungkasnya.

Terkait target kapan dapat mengaspal Sadewo menegaskan tidak ada target. Menurutnya lebih cepat lebih baik.Jika trayek sudah pasti, maka nantinya tinggal membuat halte atau bus stop.

Ini Besaran UMK Banyumas 2020, Begini Komentar Bupati Achmad Husein

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo telah mengumumkan Upah Minimum Kabupaten dan Kota (UMK) tahun 2020, pada Rabu (20/11/2019).

Besaran UMK di masing-masing 35 Kabupaten dan kota sudah ditetapkan.

UMK di Kabupaten Banyumas sendiri telah sah yaitu sebesar Rp 1,9 juta. Menanggapi hal tersebut, Bupati Banyumas Achmad Husein mengatakan bahwa keputusan tersebut harus dipatuhi. "Harus dipatuhi dan ditindaklanjuti, ujar Achmad Husein saat dihubungi Tribunjateng.com, Rabu (20/11/2019).

Sementara itu Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Banyumas, Haris Subiyakto mengatakan jika usulan awal kenaikan UMK di Banyumas adalah sebesar Rp 2,5 juta. "Usulan UMK berdasarkan perhitungan SPSI, sesuai dengan kebutuhan hidup layak dan riil di Kabupaten Banyumas yaitu sebesar Rp 2,5 juta," katanya. Ia menambahkan bahwa usulan tersebut dirasa wajar sebab melihat UMK saat ini mayoritas digunakan untuk kebutuhan konsumtif. "Setelah perundingan yang panjang, kami akhirnya sepakat yang diusulkan memang Rp 1.9 juta. Tetapi kami memang mengusulkan kepada Pemda ada dana kompensasi bagi buruh," katanya.Dana kompensasi itu maksudnya adalah dana khusus bagi buruh yang mempunyai anak sekolah. Khususnya mereka yang berada di SMA dan SMK non-swasta untuk diberi dana bantuan berupa beasiswa. "Istilahnya biaya sekolah untuk anak-anak buruh.
Tentu teknisnya nanti dengan Dinas Pendidikan, Ini ada bentuk political will, dan meringankan dana pendidikan bagi kaum buruh," tambahnya. Angka Rp 1,9 juta, menurut Haris 60 persennya digunakan untuk konsumtif dan habis semua. Sehingga untuk keperluan menyekolahkan anak akan sulit dan tidak cukup, apalagi jika buruh sakit dan ada kebutuhan lain. Menyikapi usulan SPSI, Bupati Achmad Husein mengatakan jika masih perlu mengkaji hal tersebut. "Kami sudah menerima usulan tersebut, dan harus dikaji dulu," kata bupati. Usulan tersebut nantinya diharapkan menjadi kebijakan khusus di Banyumas yang memberikan keringan bagi buruh dalam hal biaya pendidikan. Setelah diumumkan, kondisi buruh dan serikat pekerja di Banyumas senantiasa damai. Tidak ada pergolakan atau aksi penolakan pasca diumumkannya UMK oleh Gubernur, Jawa Tengah. (Tribunjateng/jti)
https://jateng.tribunnews.com/2019/11/20/ini-besaran-umk-banyumas-2020-ini-komentar-bupati-achmad-husein?page=2.