Tiga Tahun Husein-Budhi, Ekonomi dan Infrastruktur Paling Dikeluhkan

Sebagian besar masyarakat di Banyumas mengaku tidak puas terhadap kepemimpinan Husein-Budhi. Pasalnya, selama tiga tahun kepemimpinan mereka, belum ada perubahan signifikan terhadap masyarakat melalui kebijakan dan program kerja selama menjabat Bupati dan Wakil Bupati Banyumas periode 2013-2018.



Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Lingkar Kajian Banyumas FISIP Unsoed terhadap 400 responden, 54 persen di antaranya menyatakan ketidakpuasan terhadap kinerja Husein-Budhi. Beberapa sektor yang disoroti antara lain bidang ekonomi, infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.

Koordinator LKB FISIP Unsoed, Novita Sari mengatakan, kebanyakan masyarakat tidak puas di bidang ekonomi dan infrastruktur. Lebih lanjut dikatakan, untuk bidang ekonomi sebagian besar masyarakat masih mengeluhkan minimnya lapangan pekerjaan.
“Sektor ketenagakerjaan memang paling banyak disoroti masyarakat. Karena jika dibandingkan dengan beberapa daerah lain yang ada di sekitar Banyumas, lapangan pekerjaan di Banyumas terbilang minim, sehingga kebanyakan masyarakat lebih memilih hijrah,” jelasnya dalam Diskusi Publik dan Survei Kepuasan Publik terhadap 3 Tahun Kepemimpinan Husein-Budhi, Jumat (22/4) kemarin.
Rincian tingkat kepuasan masyarakat di bidang ekonomi, jika didasarkan survei masyarakat antara lain 58,25 persen responden menyatakan kurang puas, 33,25 persen mengaku puas, 3,5 persen sangat tidak puas, 2,25 persen puas, dan 2,75 persen tidak menjawab survei.
Tidak hanya di sektor ketenagakerjaan, Novita menambahkan, prosedur membuka usaha dan akses modal usaha dari Pemda juga dinilai masih minim. Sehingga kebanyakan masyarakat mengaku kesulitan. “Pemberdayaan UMKM dan pengembangan potensi andalan desa juga perlu dibenahi, karena hal itu menjadi salah satu hal yang menjadi permasalahan di masyarakat saat ini,” tegasnya.
Untuk bidang infrastuktur, kondisi jalan di Banyumas juga menjadi salah satu yang paling disoroti masyarakat. Menurutnya, meski sudah ada beberapa jalan yang memiliki kondisi baik, tingkat pengawasan dan perawatan jalan oleh pemkab masih sangat minim.
Dia mengatakan, latar belakang diadakannya survei bukan semata-mata untuk kepentingan politik atau semacamnya. Menurutnya, survei yang dilakukan merupakan bentuk independensi dari LKB FISIP Unsoed dalam menilai tiga tahun kepemimpinan Husein-Budhi.
Menurutnya, tahun ketiga merupakan tahun klimaks, dimana di tahun ini seluruh program Bupati dan Wakil Bupati sudah diaplikasikan ke masyarakat. Sehingga respon masyarakat sangat dibutuhkan sebagai bahan evaluasi agar lebih baik ke depannya.
Ketua Tim Survei LKB FISIP Unsoed, Laelatul Janah menjelaskan, survei dilakukan pada 400 responden yang tersebar di 50 desa di 27 kecamatan. Waktu pelaksanaan survei sejak tanggal 28 Maret-3 April 2016. Adapun sampel responden yang ada diambil dari tingkat RT, sebegai patokan berhasil tidaknya kebijakan yang sudah diterapkan.
“Kita melakukan survei dengan metode multi-stage random sampling dan memiliki toleransi kesalahan margin of error sebesar lebih kurang 5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen,” jelasnya.
Untuk responden yang dijadikan sampel, jika dibandingkan gender maka terdiri atas 49,25 persen laki-laki dan 50,75 persen perempuan. Untuk mayoritas kategori umur berada di umur 31-50 tahun, dengan jenjang pendidikan didominasi lulusan SMA dengan 33 persen.
Meski secara umum masyarakat mengatakan kepuasan terhadap kebijakan pemerintah di bidang kesehatan dan pendidikan melalui program KBS dan KBP, namun sebagian besar masyarakat masih belum puas terhadap realisasi kebijakan tersebut.
Dari survei yang dilakukan, masyarakat menilai KBS masih belum tepat sasaran. Beberapa juga mengaku masih kesulitan mengakses kesehatan gratis untuk warga miskin meski memiliki KBS. “Sedangkan untuk KBP, sebagian besar masyarakat tidak mengetahui bagaimana prosedur penggunaannya, karena sosialisasi dinilai masih belum merata ke semua wali murid,” jelasnya.
Dekan FISIP Unsoed, Dr Ali Rokhman MSi menambahkan, dari survei yang sudah dilakukan, apresiasi masyarakat dinilai cukup baik dan sangat mengharapkan kebijakan yang lebih baik lagi. Ditegaskan, survei yang dilakukan ini bukan hanya sekadar survei, tapi bisa dijadikan masukkan kepada Pemkab Banyumas agar bisa lebih baik ke depannya.
“Survei ini tidak dilakukan asal-asalan, tetapi melalui prosedur dan proses yang cukup panjang. Sehingga hasil survei ini memang bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Bangunan Rapuh, Rumah Ambruk

Akibat kontruksi bangunan sudah rapuh, rumah milik Amin (56) warga Grumbul Ronten RT 3 RW 5 Desa Notog Kecamatan Patikraja, roboh Minggu (24/4) pukul 19.00.



Tidak ada korban jiwa dalam perisitiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai Rp 25 juta. Saksi kejadian Ruswan (43) tetangga korban mengatakan, sekitar pukul 19.00 mendengar suara gemuruh dari arah rumah Amin.

Dia yang berada di dalam rumah kemudian lari ke arah rumah Amin. “Saya kemudian menemui tetangga yang kebetulan berada di luar rumah Ristam, lalu bersama mengecek ke rumah Amin. Ternyata rumahnya sudah ambruk. Kami kemudian melaporkan ke RT,”jelasnya.
Keluarga Amin saat kejadian berada di teras depan, sehingga terhindar dari ambruknya rumah bagian tengah. Sementara perabotan rumah rusak akibat terkena atap rumah yang ambruk.
“Penghuni rumah tidak mengalami luka karena saat kejadian berada di teras depan. Sedangkan bagian tengah rumah ambru. Jika saat kejadian berada di dalam rumah mungkin sudah menjadi korban,”ungkapnya.

Salah satu keluarga Amin mengatakan, kejadian tersebut diduga dipicu kontruksi rumah yang sudah tua, sehingga kondisinya rapuh. “Kondisi rumah sudah rapuh karena bangunan tua. Kerugian mencapai Rp 25 juta karena bangunan terbuat dari kayu dan bambu,”kata dia.
Danramil Patikraja, Kapt Inf Nakam mengatakan, Senin (25/4) personel Koramil Patikraja bersama warga melakukan karya bakti. “Selasa pagi kami langsung ke lokasi untuk membersihkan puing-puing rumah yang ambruk,”ujarnya.

Dikelola Swadaya, Taman Angkasa Minim Penerangan

BANYUMAS-Sebagai tempat wisata yang mulai dikenal masyarakat luas, Taman Angkasa yang ada di Desa Binangun Kecamatan Banyumas, masih minim penerangan.

Padahal, sebagai lokasi yang menawarkan pemandangan sunrise dan sunset, penerangan jalan dianggap penting oleh pengunjung. Salah seorang pengunjung asal Purwokerto, Arini (21) mengatakan, selain akses jalan yang masih tanah, penerangan juga masih belum ada.

Dia berharap adanya pembenahan, terutama penerangan. Menurut dia, Taman Angkasa Binangun memiliki pemandangan alam yang bagus. Dia mengaku tidak menyesal meski lelah berjalan kaki di jalan tanah dan licin.
“Saya dan teman sengaja datang ke Taman Angkasa setelah lihat foto di media sosial. Setelah sampai atas, tempatnya memang bagus,” uajrnya.
Pengelola Taman Angkasa, Bambang Edi Sunarto mengatakan, anggaran untuk tempat wisata alam tersebut memang masih terbatas. Sebab, masih mengandalkan swadaya masyarakat dan biaya tiket masuk lokasi.
“Masih dikelola oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan Karang Taruna. Pembuatan gardu pandang juga atas kerja bakti warga,” jelasnya.
Dia menjelaskan, harga tiket masuk Rp 5000 untuk dua orang dan satu kendaraan bermotor. Bahkan menurut dia, masih banyak pengunjung yang tidak membeli tiket. Dia berharap, meski anggaran tipis, karang taruna akan mengusahakan penerangan jalan. “Manajemen pengelolaan memang masih butuh pembenahan. Dalam waktu dekat ini kami berharap adanya lampu penerangan,” tuturnya.
Bambang mengakui, meski jumlah pengunjung turun saat musim hujan, pada hari libur, kurang lebih 200 pengunjung datang untuk camping atau sekedar menikmati panorama alam pada siang hari. “Untuk memberikan anggaran, mungkin pemerintah masih menunggu pengelolaan Taman Angkasa siap dan tertata,” imbuhnya. (wah)

Dana Desa Tahun 2016 di Banyumas Sudah Cair

Dana Desa (DD) dari APBN tahun anggaran 2016 untuk 301 desa di Kabupaten Banyumas sudah cair per tanggal 11 April lalu. Yang sudah cair baru termin pertama. Saat ini posisi dana tersebut sudah masuk ke rekening desa masing-masing setelah diteruskan lewat Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) setempat.

“Sudah masuk semua ke rekening desa per 11 April lalu. Dananya sudah ditransfer oleh DPPKAD, jadi kegiatan pemerintahan dan pembangunan desa harus sudah bisa jalan,” kata Kepala Sub bagian Pemerintahan Desa pada Bagian Pemerintahan Setda Banyumas, Suparwoto.

Dia menjelaskan, pencairan tahun ini masih memakai skema lama, kendati sudah ada surat edaran dari Kementerian Keuangan, dimana tahun ini pencairan DD dua kali saja, yakni termin pertama 80 persen dan termin kedua 20 persen.

“Sampai kemarin, belum ada peraturan pemerintah (PP) baru yang mendasari. Jadi masih mengacu pada PP yang lama, yakni PP No 60 Tahun 2014 yang diubah menjadi PP No 22 Tahun 2015, tentang Pedoman Alokasi Dana Desa,” terangnya.

Ketentuan di PP lama, katanya, tiga kali pencairan. Yakni termin pertama dan kedua masing-masing 40 persen dan termin ketiga 20 persen. Termin pertama April, kedua Agustus dan termin ketiga Oktober. “Jadi yang sudah dicairkan awal ini, juga besarannya baru 40 persen. Kami tidak berani menerapkan rencana dua termin, karena dasarnya baru surat edaran. Informasi dari pusat, PP-nya sedang disiapkan,” katanya.

Dia mengatakan, pihak kementerian keuangan sudah menstranfer ke bendahara umum daerah karena laporan evaluasi pelaksanaan penggunaan DD di APBDes semesteran tahun 2015 sudah masuk ke pemerintah pusat. Prosesnya diumumkan lewat camat dan camat membuat laporan ke DPPKAD.

“Kalau kita belum buat laporan semesteran yang diserahkan ke Kementrian Keuangan, Banyumas tidak akan ditransfer dana APBD dan APBDes. Kalau di Banyumas tidak ada masalah,” ujarnya.

Tiket Kereta Lebaran Tujuan Purwokerto, Yogyakarta, Solo, dan Surabaya Masih Ada

Kabar baik untuk calon pemudik lebaran yang belum kebagian tiket kereta api.

Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 5 Purwokerto Surono mengatakan, tiket kereta api reguler lintas selatan Jawa untuk mudik Lebaran 2016 dari Jakarta tujuan Purwokerto, Yogyakarta, Solo, dan Surabaya masih tersedia.

"Tiket mudik dari Jakarta yang telah habis terjual, yakni keberangkatan H-7 Lebaran hingga H1 Lebaran," kata dia, Selasa (19/4/2016).

Sedangkan H2 Lebaran masih tersisa 800 tempat duduk, H-2 Lebaran tersisa 600 tempat duduk, dan tanggal keberangkatan lainnya masih tersedia.

Dia menjelaskan, tiket mudik KA reguler lintas selatan Jawa dari arah Bandung masih tersisa 240 tempat duduk untuk keberangkatan H-6 Lebaran dan 150 tempat duduk untuk keberangkatan H-8 Lebaran.

Untuk keberangkatan H-5 hingga H-2 Lebaran telah habis terjual.

"Tiket arus balik KA reguler lintas selatan Jawa tujuan Jakarta yang telah terjual habis adalah tanggal keberangkatan H+2 Lebaran hingga H+6 Lebaran," ujarnya.

Untuk H+1 Lebaran tersisa 630 tempat duduk, H+7 masih 160 tempat duduk, dan tanggal keberangkatan lainnya masih tersedia.

Tiket KA reguler lintas selatan Jawa untuk arus balik tujuan Bandung yang telah terjual habis adalah keberangkatan H+3 Lebaran.

Tiket arus balik tujuan Bandung keberangkatan H+2 Lebaran tersisa 80 tempat duduk, H+4 Lebaran masih 100 tempat duduk, dan tanggal keberangkatan lainnya masih tersedia.

"Data tersebut berdasarkan pantauan Rail Ticket System PT KAI pada hari Selasa (19/4), pukul 13.00 WIB," katanya.

Surono mengatakan bahwa penjualan tiket mudik dan balik Lebaran tersebut hanya untuk KA reguler sedangkan KA Tambahan Lebaran belum dibuka. Penjualan tiket KA Tambahan Lebaran kemungkinan mulai dilaksanakan sekitar Mei 2016.

"Seperti biasanya, PT KAI akan mengoperasikan sejumlah KA Tambahan Lebaran namun penjualan tiketnya saat ini belum dibuka," katanya.

Banyumas Segera Tata Jalur Pendakian Gunung Slamet

Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, melalui Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Dinporabudpar) setempat akan segera menata jalur pendakian Gunung Slamet yang melalui Wanawisata Baturraden.

"Kami akan segera melakukan pendekatan kepada komunitas-komunitas yang mengelola wisata minat khusus di sekitar Baturraden untuk diperkuat manajemen mereka termasuk alat-alat yang mungkin bisa kita kerjasamakan terutama alat komunikasi," kata Kepala Bidang Pariwisata Dinbudparpora Banyumas Deskart Setyo Jatmiko di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Rabu.

Ia mengakui saat terjadi kecelakaan yang menimpa seorang pendaki asal Jakarta pada hari Minggu (17/4), salah satu kelemahannya berupa alat komunikasi karena sinyal telepon seluler atau radio komunikasi akan hilang di atas ketinggian 2.000 meter lantaran belum ada repeater atau menara transmisi.

Dalam beberapa diskusi, kata dia, muncul wacana pemasangan repeater oleh Dinporabudpar Banyumas di lereng Gunung Slamet pada ketinggian di atas 2.000 meter.

Akan tetapi jika tidak bisa, lanjut dia, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dinhubkominfo) Banyumas terkait pemasangan repeater tersebut termasuk dengan Perhutani selaku pemilik lahan.

"Dari pengalaman enam kali pendakian Gunung Slamet yang pernah saya lakukan, dari batas vegetasi ke puncak (pada jalur pendakian Baturraden) kemiringannya cukup tajam," katanya.

Menurut dia, pihaknya akan menyurvei kembali saat pendakian pada tanggal 1 Suro yang bertepatan dengan 2 Oktober 2016 guna mengetahui kemungkinan pemasangan alat pengaman untuk merayap ke kawah yang berada di puncak Gunung Slamet.

Berdasarkan pengalaman, kata dia, areal tersebut sangat licin dan batunya sering bergerak sehingga harus diamankan.

"Hanya saja persoalannya, batu granit yang ada di kawah itu kalau dibor boleh atau tidak, batunya lapuk atau tidak karena di sela-sela batu keluar airnya seperti pasta gigi. Kita akan coba seperti apa nanti pengamanan dari batas vegetasi ke puncak," katanya.

Terkait manajemen pendakian, Jatmiko mengatakan bahwa pihaknya selama ini telah mendekati komunitas yang mengelola pendakian Gunung Slamet melalui jalur Baturraden, yakni Radenpala.

Menurut dia, Radenpala merupakan komunitas yang selama ini mengelola pendakian Gunung Slamet melalui jalur Baturraden meskipun dengan peralatan seadanya.

"Padahal jalur pendakian yang melalui Baturraden sudah cukup terkenal. Kalau kita lihat, kecelakaan kemarin bukan pada jalur pendakiannya tetapi di batas vegetasi ke atas yang tidak ada tanaman," katanya.

Lebih lanjut mengenai kecelakaan yang dialami seorang pendaki asal Jakarta, dia mengatakan bahwa rombongan yang terdiri atas 13 pendaki tersebut sebenarnya telah didata dan difoto oleh petugas di Posko Komunitas Radenpala.

Bahkan, kata dia, rombongan pendaki tersebut telah ditawari untuk dipandu oleh pemandu lokal namun mereka tidak mau dan memilih berangkat sendiri hingga akhirnya salah seorang di antaranya mengalami kecelakaan akibat terjatuh di atas batas vegetasi yang berupa areal pasir dan batu.

"Memang, kalau menggunakan pemandu lokal, mereka harus bayar," jelasnya.

Disinggung mengenai adanya kabar jika jalur pendakian Gunung Slamet yang melalui Baturraden itu bukan jalur resmi, Jatmiko mengatakan bahwa seluruh jalur pendakian yang ada di Gunung Slamet tidak ada yang resmi.

"Sebetulnya jalur tidak ada yang resmi, sekarang yang resmi itu bagaimana? Kalau resmi tentunya harus ada sertifikat dari Perhutani, jalur Bambangan (Purbalingga) pun tidak ada sertifikat dari Perhutani," tegasnya.

Menurut dia, jalur pendakian terlihat resmi karena adanya pembayaran tiket tanda masuk dan itupun dikelola oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

"Saya yakin, semua jalur pendakian tidak memiliki sertifikat atau dasar hukum yang menyebutkan jalur pendakian itu resmi. Kalau jalur Bambangan itu resmi, apakah punya keputusan menteri," katanya.

Kirab Onthel Di Purwokerto

Kurang lebih seribu Pengonthel dari seluruh Indonesia yang tergabung dalam Kesatuan Onthel Indonesia (KOSTI), Minggu (10/4) mengelilingi Kota Purwokerto, kegiatan yang dikemas dalam bentuk Parade Onthel Satria 3 digelar Dalam Rangka Memperingati Hari Jadi ke-445 Kabupaten Banyumas Tahun 2016.

Peserta mengawali gowes dari GOR Satria menyusuri jalan dr. Suharso, Jl. dr Suparno, ,Jl. Kampus, Jl. HR Bunyamin, Jl Ringin Tirta, Jl Karangkobar, Jl. dr. Angka, Jl A.Yani, Jalan Pemuda, Jalan Martadireja, Jl. Sudirman, istirahat di Pendopo Sipanaji, Jl. Sudirman sampai perempatan Posis, Jalan Kaliputih, Jalan Suparno dan menuju GOR Satria.

Kegiatan diawali dengan Penandatangan Gerakan Nasional Aksi Perangi Narkoba oleh Forkompinda Kabuapten Banyumas, seluruh ketua komunitas dan peserta yaitu dengan menandatangin spanduk sepanjang 10 meter diawali oleh Bupati Banyumas, Kapolres dan Dandim 0701 Banyumas dan para ketua kosti dari berbagai daerah di Indonesia.

Gowes paradhe onthel dilepas oleh Bupati Banyumas diawali dengan sambutan Kapolres Banyumas yang mengajak kepada seluruh komunitas onthel untuk bersama-sama memerangi Narkoba " Sebagaimana Perintah Presiden RI , Polres akan melakukan Oprasi Berantas Sindikat Narkoba atau yang dikenal dengan Oprasi Bersinar sehingga melalui kegiatan parade onthel ini yang mengajak kepada kita untuk kembali kepada tempo dulu dimana masyarakat tidak mengenal narkoba, saya mengajak para pengontel untuk bersama-sama memerangi Narkoba dan menciptakan generasi yang betul-betul bebas dari Narkoba yaitu generasi yang semangat, krreatif , dan enerjik" jelasnya.

Senada disampaikan oleh Bupati Achmad Husein yang mengajak kepada seluruh peserta dan masyarakat Banyumas untuk memerangi narkoba dan menjadikan momen Parade Onthel Satria 3 untuk menjalin kekompakan, menciptakan suasana gembira, bersemangat dan berolahraga.

"saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta dari berbagai daerah di Indonesia, mari melalui kegiatan Parade Onthel Satria ke-3 Tahun 2016 ini, kita ciptakan suasana yang kompak, gembira, semangat dan berolahraga serta mari kita bersama-sama perangi narkoba agar generasi kita kedepan tidak lagi mengenal narkoba" pintanya.

salah satu panitia dan pengurus KOSTI Kabupaten Banyumas, Untung Sugiarto mengatakan, Parade Ontel Satira 3 Tahun 2016 diikuti kurang lebih seribu peserta dari berbagai daerah di Idonesia "Para peserta dari berbagai daerah di Indonesia seperti dari Kalimantan, Bali, Jawa Barat Jawa Timur, Jogjakarta dan kota-kota lainnya, sudah berada di Purwokerto sejak Jum'at Sore, dan sebagian menginap di Baturraden dan untuk menikmati keindahan Baturraden dan yang lain di beberapa hotel di kota Purwokerto" jelasnya.

Untung juga menjelaskan, rangkaian kegiatan parade onthel dimulai pada hari sabtu yaitu Gowes dari Baturraden menuju GOR Satria untuk jumpa Komunitas. "Sabtu pagi seluruh peserta yang, mengonthel dari Baturraden menuju GOR Satria untuk melakukan jumpa komunitas, malam harinya melakukan ramah tamah dengan Bupati dan pada pagi harinya melakukan gowes bersama mengelilingi kota Purwokerto. "imbuhnya.

Bupati “Jalan-Jalan” ke Gang Sadar

Serap Aspirasi Dari PSK

Pemkab Banyumas mendapat pekerjaan rumah (PR) yang harus segera diatasi untuk mensukseskan program Kementerian Sosial, yang menargetkan seluruh wilayah di Tanah Air bebas prostitusi pada 2019 mendatang. Pasalnya, untuk melakukan penutupan Gang Sadar (GS) atau tempat yang selama ini dikenal sebagai tempat prostitusi bukanlah perkara mudah. Pemerintah harus bisa mengalihusahakan ratusan orang yang selama ini mencari kehidupan di tempat tersebut.
“Ini bukan soal mudah. Tetapi akan kita usahakan mencari solusi yang fundamental. Artinya mencari solusi yang bukan hanya sekedar menjaga image, tetapi betul-betul menyelesaikan masalah. Kalau hanya menjaga image, selesai. Gampang dan mudah. Tapi akar masalahnya yang harus kena, saya tidak mau hanya sekedar nama baik,” kata Husein usai melakukan dialog bersama para induk semang dan pengelola GS.
Persoalan tersebut ditemukan Bupati Achmad Husein saat melakukan sidak ke sejumlah rumah kost di GS bersama Dandim 0701/ Banyumas Letkol Inf Erwin Ekagita Yuana, Kapolres Banyumas AKBP Gidion Arif Setyawan dan sejumlah pejabat Pemkab, Rabu (30/3) sore.

Dalam sidak tersebut, Husein mencoba masuk ke beberapa rumah kost dan berdialog dengan penghuni serta induk semang tersebut. Dari kunjungannya, sempat mengundang perhatian banyak warga GS, ada juga yang sembunyi lantaran malu ataupun ketakutan. Namun beberapa penghuni dan induk semang mau berdialog di aula GS.
Kedatangan Husein, selain untuk melihat fakta yang sebenarnya juga untuk mendengar aspirasi dari Pekerja Seks Komersial (PSK) untuk mencari solusi jika suatu saat GS akan dialihfungsikan menjadi tempat yang lebih baik. Pasalnya selama ini, dia mengaku hanya mendengar informasi dari luar maupun pemberitaan media dan laporan dari bawahan.
“Kita jalan-jalan ke sini melihat fakta di lapangan seperti apa. Baru setelah itu kita menyusun langkah-langkah selanjutnya. Informasinya mereka merupakan warga yang indekos dan pemilik rumah menyewakan untuk kos-kosan,” kata Husein.
Menurutnya, memindahkan warga yang indekos dianggap tidak menyelesaikan masalah. Untuk merumuskan upaya penanganan, perlu menyerap masukan dari berbagai pihak. Setelah sidak, pihaknya juga akan melakukan dengar pendapat dengan berbagai stakeholder.
Hal ini untuk menjawab pandangan sebagian anggota DPRD yang belum sepakat adanya penutupan GS, sebelum ada solusi mengalihfungsikan warga yang selama ini terkait dengan bisnis prostitusi di lokasi tersebut.
Ketua Paguyuban GS, Amir mendukung kebijakan pemerintah untuk mengalihfungsikan GS menjadi lebih baik. Hanya saja, pemerintah harus memperhatikan ekonomi seluruh masyarakat yang menggantungkan hidupnya di sekitar GS kedepannya. Pasalnya selama ini tidak hanya PSK dan induk semang saja yang mencari nafkah disini, namun ada juga pedagang asongan, tukang parkir, tukang ojek, pembantu, pemilik kos, keamanan dan lainnya. Lanjut Amir,

“Banyak yang menggantungkan hidup di GS. Di sini terdapat sekitar 100 PSK, 38 induk semang, sekitar 50 tukang, penghubung tamu sekitar 50 orang lebih, pedagang 100 orang lebih, pembantu 40 orang, penjaga rumah 38 orang,” kata Amir menyebutkan.
Amir mengatakan, kalau pemerintah mau memberantas prostitusi, di tempat lain seperti di kos-kosan, tempat karaoke yang juga menyediakan PSK ikut ditertibkan. Ia mencontohkan, didaerah Jurangmangu, Ketenger merupakan daerah kos yang menyediakan hal serupa. Kemudian di Puri juga ada induk semang yang menyediakan pemandu dan dapat dipakai tentunya.
“Kami disini lebih tertib, karena ada data yang jelas, ada aturan tidak boleh mereka yang bekerja di bawah umur, ada tes kesehatan. Jika yang disini ditertibkan, yang diluar juga harus ditertibkan, ” katanya.
Amir menambahkan, selama ini tidak pernah ada transaksi yang dilakukan di dalam gang, baik oleh mucikari atauapun PSK itu sendiri. Para PSK hanya tinggal dan tamu membawanya ke luar gang. “Bahkan jika mereka punya pacar, pacarnya tidak boleh tidur di sini. Di sini ada aturannya semua, ketika mereka keluar gang, kami juga tidak memperbolehkan mereka berpakaian tidak sopan, jika ada yang mengenakan celana pendek itu bukan orang sini,” kata dia.