Kabupaten Banyumas sampai saat ini masih membutuhkan tambahan guru sekitar 10 ribu orang. Idealnya kabupaten ini membutuhkan sebanyak 25 ribu guru, namun sekarang baru tersedia sekitar 15 ribu guru.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Banyumas, Ahmad Supartono, mengatakan sebenarnya Pemkab telah melakukan penambahan jumlah guru melalui pengangkatan sebanyak 619 orang guru Wiyata Bhakti (WB) menjadi PNS.
Namun hal tersebut, rupanya tidak memberikan dampak yang signifikan. Pasalnya pada tahun ini ada sebanyak 352 guru yang memasuki masa pensiun.
Adapun guna mengatasi kekurangan guru tersebut, menurut dia, Pemkab belum bisa berbuat banyak. Saat ini yang bisa dilakukan adalah dengan menambah keberadaan guru WB. Kendati demikian, saat ini kesejahteraan mereka masih rendah, sebab tunjangan kesra yang mereka terima masih kecil.
”Selama ini mereka baru menerima tunjangan kesra sebesar Rp 400 ribu per bulan. Hal tersebut disebabkan kemampuan keuangan Pemkab baru mampu mengalokasikan sebatas itu,” tambahnya.
Menurut dia, keberadaan mereka cukup penting, apalagi sebagian dari mereka sudah mengabdi puluhan tahun. Tetapi untuk penghasilan masih jauh dari layak.
Upaya penambahan jumlah guru telah dilakukan beberapa waktu lalu, yakni dengan mengangkat 619 honorer K2 (kategori 2) menjadi CPNS. Dari jumlah itu sebagian besar dari tenaga pendidik. Saat ini masih ada sebanyak 606 honorer K2 yang belum diangkat.
Sebagai langkah sementara dalam mengatasi kekurangan guru, Pemkab menambah guru WB. Terkait dengan tunjangan bagi mereka, Pemkab menyerahkan kepada masing-masing sekolah dengan memanfaatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Selain itu, Pemkab juga melakukan regrouping sekolah. Usaha tersebut sudah dilakukan maksimal, namun ternyata Kabupaten Banyumas masih tetap membutuhkan tambahan guru.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Banyumas, Ahmad Supartono, mengatakan sebenarnya Pemkab telah melakukan penambahan jumlah guru melalui pengangkatan sebanyak 619 orang guru Wiyata Bhakti (WB) menjadi PNS.
Namun hal tersebut, rupanya tidak memberikan dampak yang signifikan. Pasalnya pada tahun ini ada sebanyak 352 guru yang memasuki masa pensiun.
Adapun guna mengatasi kekurangan guru tersebut, menurut dia, Pemkab belum bisa berbuat banyak. Saat ini yang bisa dilakukan adalah dengan menambah keberadaan guru WB. Kendati demikian, saat ini kesejahteraan mereka masih rendah, sebab tunjangan kesra yang mereka terima masih kecil.
”Selama ini mereka baru menerima tunjangan kesra sebesar Rp 400 ribu per bulan. Hal tersebut disebabkan kemampuan keuangan Pemkab baru mampu mengalokasikan sebatas itu,” tambahnya.
Menurut dia, keberadaan mereka cukup penting, apalagi sebagian dari mereka sudah mengabdi puluhan tahun. Tetapi untuk penghasilan masih jauh dari layak.
Upaya penambahan jumlah guru telah dilakukan beberapa waktu lalu, yakni dengan mengangkat 619 honorer K2 (kategori 2) menjadi CPNS. Dari jumlah itu sebagian besar dari tenaga pendidik. Saat ini masih ada sebanyak 606 honorer K2 yang belum diangkat.
Sebagai langkah sementara dalam mengatasi kekurangan guru, Pemkab menambah guru WB. Terkait dengan tunjangan bagi mereka, Pemkab menyerahkan kepada masing-masing sekolah dengan memanfaatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Selain itu, Pemkab juga melakukan regrouping sekolah. Usaha tersebut sudah dilakukan maksimal, namun ternyata Kabupaten Banyumas masih tetap membutuhkan tambahan guru.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar