Minggu, 31 Januari 2016

Festival Sepakbola Bupati Banyumas Cup 2016 Di Buka Oleh Bapak Bupati Banyumas Ir. ACHMAD HUSEIN

Sepakbola Bupati Banyumas Cup 2016 
Di Lapangan Grendeng

      Festival Sepakbola Bupati Banyumas Cup 2016 dengan kriteria usia kelahiran 2003 / 2005 dilaksanakan pada Sabtu 30 Januari dan Minggu 31 Januari 2016 di Lapangan Grendeng Purwokerto. dengan peserta  : 

  • INDONESIA MUDA - PURWOKERTO
  • MARS MUDA - PURWOKERTO
  • DUTA TARUNA - PURWOKERTO
  • PUSBIT - PURBALINGGA
  • BINTANG SATRIA - AJIBARANG
  • SATRIA MUDA - AJIBARANG
  • GRENDENG MUDA - PURWOKERTO
  • TUNAS MUDA WALET - TANGERANG
  • ORE ORE ONJE - PURBALINGGA
  • SPARTAN - CILACAP
  • KUTAYASA - SUMBANG
  • SSB ANTAS - NOTOG
  • INDONESIA MUDA - KROYA
  • GUMIWANG - BANJARNEGARA
  • GARUDA MUDA - MAJENANG
 
      Acara turnamen ini dimanfaatkan untuk mencari bibit pesepak bola muda yang berprestasi dan memiliki kemampuan terbaik, dalam sambutannya Bapak Bupati Banyumas Ir. ACHMAD HUSEIN menyampaikan rasa bangga kepada seluruh peserta karena sebuah bakat dan keahlian harus di asah dan di mulai sejak dini, dalam penyampaiannya Bapak Bupati mengarahkan agar generasi muda ini berlatih lebih rutin, dengan semangat, jangan lupa gizi di lengkapi dengan 4 sehat 5 sempurna untuk menjaga stamina, harus kuat, gesit, trampil, trengginas, dan bersemangat




Ada 3 poin penting yang di sampaikan di sini, bahwa setiap peserta harus memiliki :
  1. Bersifat jujur dalam setiap pertandingan
  2. Menjunjung tinggi sikap Sportifitas
  3. Berjiwa kesatria, gagah berani dan pantang menyerah



Biaya pendaftaran dan hadiah di Festival Sepakbola Bupati Banyumas Cup 2016.
Pendaftaran :Rp 500.000.
Hadiah KU-13
- juara 1 piala + uang pembinaan 2.000.000
- juara 2 piala + uang pembinaan 1.500.000
- juara 3 bersama piala + uang pembinaan 750.000
- pencetak gol terbanyak piala + sepatu













Rabu, 27 Januari 2016

Informasi Adanya Penerimaan CPNS Tahun 2016 Tidak Benar dan Menyesatkan Karena Belum di Tetapkan Oleh MENPAN - RB


PETANI GRENDENG MENGENAL VARIETAS UNGGUL BARU PADI DAN TEKNOLOGI BUDIDAYA EKOLOGIS BERSAMA PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI

         
  Teknologi - teknologi tepat guna bidang pertanian yang dihasilkan diFakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman telah terbukti mampu mengatasi berbagai permasalahan bidang pertanian di tingkat regional wilayah Jawa Tengah maupun skala nasional, juga diharapkan mampumenjawab permasalahan masyarakat di sekitar kampus. Tingginyaintensitas budidaya padi dengan sistem non-organik dan pencemarandari limbah rumah tangga dari pemukiman padat di lahan-lahan sawahyang masih tersisa di wilayah Kelurahan Grendeng, KecamatanPurwokerto Utara, Kabupaten Banyumas menyebabkan rendahnya daya dukung lingkungan. Lahansawah di wilayah Kelurahan Grendeng tidak lagi mampu memberikan produktivitas yang optimal,mengalami penurunan sekitar 3 ton/ha dalam kurun waktu 2 dekade. Penggunaan varietas padi yangmasih sangat terbatas, yaitu IR 64, Ciherang dan Situbagendit juga menyebabkan munculnya hama danpenyakit yang bersifat endemik dan berkelanjutan pada musim-musim tanam selanjutnya. Penggunaanpestisida secara berlebihan menjadi sulit terelakkan, sehingga semakin menurunkan kualitas tanah danair, serta kesehatan lingkungan sekitar. Kurangnya informasi mengenai varietas-varietas unggul baru danpermasalahan lain yang dihadapi oleh petani Grendeng, yaitu kurang berfungsinya kelompok tani sebagaiwadah pembinaan, menyebabkan perlu dihidupkannya kembali forum-forum diskusi sebagai mediapembinaan dan berbagi informasi antar petani maupun antara petani dengan pihak-pihak lain yang dapatmemberikan tambahan informasi dan ketrampilan di bidang pertanian. Merespon kondisi tersebut, penelitipadi Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman menyelenggarakankegiatan alih teknologi Varietas Unggul Baru dan Budidaya Padi Berwawasan Ekologi bagi Kelompok TaniRasa Kelurahan Grendeng.


         Alih teknologi dalam program Pengabdian Kepada Masyarakat(PKM) Berbasis Riset yang diprakarsai oleh Prof. Ir. Totok AgungDwi Haryanto, M.P., Ph.D., Dyah Susanti, S.P., M.P. dan AgusRiyanto, S.P., M.Si. telah dilaksanakan pada Rabu, 1 Juli 2015tidak hanya dihadiri oleh pengurus dan anggota kelompok taniRasa, akan tetapi juga oleh Bintara Pembina Desa (Babinsa)Koramil Purwokerto Utara, Penyuluh dan THL-TBPP KecamatanPurwokerto Utara yang diharapkan mampu menjadi forumkomunikasi dalam upaya meningkatkan pembinaan dankoordinasi di bidang pertanian di Kelurahan Grendeng. Lurah Grendeng M. Harun Al Rasyid, S.H. dalamsambutan pembukaan acara ini menyampaikan apresiasi dan harapan agar warga Kelurahan Grendengsebagai masyarakat terdekat Faperta Unsoed mendapatkan prioritas dalam memperoleh wawasantentang teknologi dan hasil penelitian civitas akademika. melalui Kegiatan ini akan dirangkai denganpelatihan dan pembuatan demonstration plot berupa display varietas unggul baru (VUB) dan budidayapadi berwawasan ekologi. Beberapa varietas yang dikenalkan melalui display VUB adalah Inpago Unsoed1, Inpari Unsoed 79 Agritan, Inpago JSPGA 136, Inpago JSPGA 9, Inpari 14, Inpari 24, Inpari 25, Inpari 27,Inpari 30, Inpari 31 dan Inpari 32 dengan ketahanan hama-penyakit yang beragam. Bertambahnyawawasan dan ketrampilan petani Grendeng dalam memilih varietas unggul baru sesuai musim danmenerapkan budidaya yang berwawasan lingkungan diharapkan mampu mendorong perbaikan dayadukung lahan sawah di wilayah Kelurahan Grendeng. Kembalinya daya dukung lahan melalui sistembudidaya padi yang berwawasan ekologis dan penggunaan varietas-varietas unggul baru untuk memutussiklus hama dan patogen yang selama ini bertahan di areal pertanaman oleh penggunaan varietas yangsama, lebih lanjut akan meningkatkan produksi padi dan kesehatan lingkungan. Sinergi yang terbangunantara Faperta Unsoed sebagai perguruan tinggi terdekat, pemerintah daerah, militer dan kelompokmasyarakat semoga semakin mantap memajukan pertanian di daerah dalam membangun pertanianIndonesia. Maju Terus Pantang Menyerah..!

Musyawarah Kelurahan Dalam Rangka Perencanaan Pembangunan ( MUSRENBANG ) Kelurahan Grendeng

       

  Dalam rangka menuju wilayah Kelurahan Grendeng yang tertib, aman, teratur , bersih dan nyaman dan adanya himbauan dari pemerintah kabupaten untuk mengadakan musyawarah rencana pembangunan ( MUSRENBANG ) maka di adakanlah kegiatan Musyawarah Kelurahan ( MUSKEL ) Dalam Rangka Perencanaan Pembangunan di wilayah Kelurahan Grendeng

           Alamdulillah tadi malam ( Hari rabu, 27 Januari 2016 ) di Aula PKK Kelurahan, acara ini berjalan dengan lancar dan di hadiri lebih dari 30 peserta yang terdiri dari :

  1. Kepala Kelurahan Grendeng
  2. Ketua LPMK
  3. Ketua RW se - Kelurahan Grendeng
  4. Ketua RT se - Kelurahan Grendeng
  5. Ketua LP2A
  6. Kordinator BKM
  7. Ketua BAZIZ
  8. Ketua TP PKK 
  9. Para tokoh masyarakat di wilayah Kelurahan Grendeng   
         Setelah memperhatikan dan mengkaji bahan Musrenbang, paparan Narasumber,serta mempertimbangkan berbagai macam pengajuan dari masing- masing wilayah RT dapat di simpulkan bahwa yang menjadi prioritas utama untuk di ajukan ke MUSRENBANG tingkat Kecamatan adalah sebagai berikut :
  1. Perbaikan jalan dan atau gang - gang  yang telah rusak
  2. Penambahan sepiteng komunal yang lebih banyak
  3. Pembuatan sumur resapan di masing - masing wilayah
  4. Drainase
  5. Perbaikan rumah tidak layak huni
         Selain membahas mengenai musrenbang, juga ada berbagai macam usulan dan diskusi bersama yang di sampaikan dalam pertemuan tersebut di antaranya adalah :
  1. Pengesahan Kayim Baru untuk wilayah RW 1,2,3,4 ( wilayah timur )

  2. Penambahan anggota kepengurusan untuk pengelola lapangan
  3. Pembentukan kepengurusan baru Tim / Juru kunci Makam Grendeng wilayah utara
  4. Pembahasan mengenai Transaksi jual beli tanah di wilayah grendeng
  5. Permintaan Laporan Pertanggungjawaban mengenai Sewa/lelang tanah bengkok dari tim lelang
  6. penyampaian informasi kursus dan pelatihan


SURAT UNDANGAN MUSKEL


SURAT EDARAN MENGENAI KURSUS DAN PELATIHAN







Senin, 25 Januari 2016

Drainase Tak Mampu Tampung Air

PURWOKERTO – Penanganan saluran drainase tahun 2016 ini dianggar Rp 4 miliar. Anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk pembangunan dan perbaikan drainase baru, serta beberapa pekerjaan normalisasi drainase di wilayah perkotaan Purwokerto.
Kasi Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan DCKKTR Kabupaten Banyumas Widodo Sugiri menjelaskan, beberapa penanganan drainase yang akan dilakukan meliputi saluran drainase yang berada di pinggir jalan maupun di pemukiman warga. Salah satu pembangunan drainase yang dilakukan yaitu melanjutkan pembangunan drainase di wilayah perempatan Karangjambu.
“Disana akan ada perbaikan drainase ke arah selatan. Agar aliran air tidak terlalu besar, khususnya yang menuju arah barat yang masuk ke Sungai Jurig,” jelasnya.
Tidak hanya itu, untuk ruas Jalan Jenderal Soedirman rencananya juga akan dilakukan normalisasi drainase. Sebab, tidak semua aliran air masuk ke dalam saluran drainase saat hujan turun. “Padahal dimensi drainase masih cukup untuk menampung debit air. Sehingga perlu normalisasi untuk membersihkan saluran drainase di sepanjang jalan tersebut,” katanya.
Hal serupa juga akan dilakukan pada drainase di ruas Jalan Soeparno. Menurutnya, selain normalisasi drainase juga akan dilakukan pembangunan sumur resapan pada titik-titik tertentu. “Kita masih melakukan survei untuk menentukan titik-titik tersebut, termasuk drainase di Jalan Martadireja. Sisanya akan kita lakukan penanganan drainase di perkotaan Purwokerto, baik di permukiman maupun di ruas jalan lain,” tegasnya.
Seperti diketahui, sampai saat ini masih ada 40 titik genangan air yang ada di wilayah Purwokerto. Berdasarkan masterplan penanganan drainase, rencananya tahun ini penanganan beberapa titik genangan air akan kembali dilakukan secara bertahap.

Jogging Track hingga Bangku Taman

PURWOKERTO – Pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) di Kelurahan Mersi akan dilanjut tahun ini. Untuk pembangunan tahap kedua, fokus melanjutkan pembangunan tahap pertama tahun 2015 lalu.
Dari pantauan Radarmas, RTH Mersi yang berlokasi di lapangan Mersi sudah dilengkapi dengan jogging track, bangku taman, serta tembok keliling. Selain itu, penanganan lapangan agar tidak tergenang juga sudah selesai digarap pada pembangunan tahap I.
Kepala DCKKTR Kabupaten Banyumas Andri Subandrio memastikan pembangunan RTH Mersi akan dilanjutkan tahun ini. Namun saat ini pihaknya masih menunggu dokumen penggunaan anggaran (DPA), sehingga belum dapat menyebutkan pasti anggaran yang akan digunakan.
“Tahun ini kita lanjut. Namun masih menunggu DPA-nya turun,” ujarnya.
Sebelumnya dikatakan, untuk tahap II sudah mengusulkannya beberapa pekerjaan untuk melengkapi RTH Mersi. Seperti pavingisasi jalan masuk, tanaman atau taman keliling, termasuk saluran air.
Dijelaskan, pembangunan RTH Mersi untuk menambah persentase RTH yang ada di wilayah Perkotaan Purwokerto. Pasalnya, saat ini persentase RTH di Purwokerto belum mencapai 20 persen dari total wilayah.
“Iya, itu salah satu upaya untuk menambah ruang terbuka hijau yang ada di Purwokerto,” tegasnya.
Seperti diketahui, wilayah Kelurahan Mersi khususnya wilayah sekitar lapangan langganan banjir. Oleh karena itu, selain untuk menangani genangan, pembangunan lapangan Mersi yang dilengkapi dengan fasilitas RTH diharapkan dapat mengurangi dampak genangan air. Khususnya pada saat musim penghujan seperti saat ini.

Rabu, 20 Januari 2016

Turnamen Sepak Bola Usia Dini Akan Di Adakan Di Lapangan Grendeng





Sebentar lagi lapangan Kelurahan Grendeng akan di adakan Turnamen Sepak Bola Usia Dini, ajang ini dimanfaatkan untuk mencari bibit pesepak bola lokal yang memiliki talenta tingggi. Pada kesempatan itu dengan harapan akan muncul pemain-pemain sepak bola muda yang mampu membawa Grendeng ke ajang lebih tinggi,

 Turnamen ini di ikuti oleh lebih dari 20 tim sepak bola di wilayah Krsidenan Banyumas dan ada juga peserta dari jawa barat, rencana sepakbola akan di adakan 2 ( dua ) hari, hari sabtu dan minggu pada tanggal 30 dan 31 januari 2015

Banyumas Minim Acara Wisata

Kabupaten Banyumas dinilai masih perlu menggenjot aktivitas wisata. Pasalnya, lama tinggal wisatawan masih sangat rendah. Pelaku wisata, Bilwan Feriyanto, meski kunjungan wisatawan di sejumlah objek wisata Banyumas terbilang cukup tinggi dibanding kabupaten lain di eks karesidenan, tetapi length of stay sangat rendah. Itu disebabkan minimnya kegiatan alternatif yang menjadi hiburan bagi wisatawan yang tinggal. “Purwokerto selama ini hanya menjadi kota transit. Waktu perjalanan ke Banyumas saja sudah memakan satu hari. Kalau ingin menambah waktu tinggal, ya sediakan hiburan alternatif yang membuat wisatawan betah tinggal lebih lama,” ujarnya, kemarin.

Menurut dia, hiburan alternatif berupa atraksi wisata bagi perlu digenjot. Di pusat kota, hiburan ini bisa diartikan aktivitas minat khusus. Misalnya pertunjukan kesenian, tempat berbelanja, penyediaan pusat kuliner, hingga pusat-pusat industri kreatif. Dia mengungkapkan, hal ini harus dikemas dalam bentuk satu kesatuan. Contohnya dengan memunculkan pasar kuliner dan kesenian di jantung kota. Hal ini dimanfaatkan untuk mendukung event pariwisata Banyumas yang sudah diagendakan. “Memang tidak mudah untuk mengemas semua unsur tersebut dalam satu kesatuan. Sangat merepotkan. Tapi itu harus dimunculkan dengan kerja sama antar pemerintah dan pihak swasta yang berkecimpung di bidang pariwisata,” katanya. Dia mengatakan, ikon wisata di Banyumas kurang menjual dan tidak beragam. Dari sekian banyak objek wisata hanya Baturraden yang paling menarik. Selain itu, untuk membuat paket wisata alternatif diBanyumas membutuhkan biaya yang banyak. Terutama untuk menyiapkan tempat yang dituju serta kendaraan yang akan dipakai. Setiap atraksi dan objek wisata juga membutuhkan pemandu wisata yang selalu siap siaga. 

    Tamu yang datang bakal dituntun untuk masuk ke objek wisata. Selain itu, sambung dia, infrastruktur menjadi faktor pendukung lain yang dapat menunjang para wisatawan berkunjung ke Kota Satria. “Fasilitas untuk wisatawan di Banyumasjuga sebenarnya sudah bagus. Perlu ditingkatkan lagi,” katanya. Sementara itu, pemandu wisata, Wiwit Yuni mengatakan, rata-rata tamu yang menginap di hotel mengaku kebingungan. Pasalnya, tidak ada informasi tempat yang dituju selama berada di Banyumas. “Tamu yang menginap sebagian besar dari luar kota, seperti Jakarta dan Bandung. Informasi yang mereka dengar hanya Lokawisata Baturraden,” katanya. Dia mengatakan, Kabupaten Banyumasmemiliki potensi di sektor pariwisata. Beberapa desa wisata, seperti Desa Ketenger dan Desa Karangsalam seharusnya bisa menjadi alternatif destinasi wisata. Dia menyayangkan, belum banyak biro wisata yang melirik kawasan yang dikelola oleh Kelompok Sadar Wisata tersebut sebagai paket pilihan. Oleh karena itu, beberapa objek wisata di Banyumas harus dikelola dengan baik dan inovatif, serta dapat menggali potensi lain pada sektor pariwisata. “Rata-rata biro wisata hanya berani menjual objek wisata yang sudah dikenal,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Dinporabudpar) Banyumas, Deskart Sotyo Jatmiko mengungkapkan, selama ini hotel, biro perjalanan maupun pelaku wisata termasuk Dinporabudpar belum memiliki paket wisata yang mampu menahan wisatawan berkunjung lebih lama di Banyumas. “Hal itu disebabkan data segmentasi dan jumlah wisatawan yang menginap serta atraksi wisata yang digelar malam hari sebagai hiburan alternatif. Dua hal itu saling berkaitan,” ungkapnya. Dia meminta, pihak hotel untuk membuka data kunjungan. Baik itu domestik atau mancanegara, dari kalangan pelajar, pengusaha, pekerja maupun keluarga serta durasi menginap. Data ini dibutuhkan untuk menyusun paket wisata. 


       Untuk objek wisata di sekitar kota, Taman Rekreasi Andhang Pangrenan dan Taman Bale Kemambang mengalami peningkatan pengunjung. Hal ini disebabkan adanya aktivitas pementasan kesenian secara rutin. Kegiatan ini bekerjamsama dengan bidang kebudayaan. Sementara terkait atraksi wisata, Deskart akan menjadwalkan kembali paket city tour yakni Si Panji Dinner, Gedung Pusaka, serta Sendratari Kamandaka yang pernah digagas pada 2014 lalu. Aktivitas yang ditawarkan yakni wisata malam di area Kota Purwokerto. Saat ini pihaknya juga tengah menyiapkan Festival atau Pasar Seni Tugu. Event ini akan menghadirkan wisata belanja dan kuliner yang dibarengi dengan pementasan kesenian unggulan di Jalan Gatot Subroto. “Festival Tugu masih proses penggodokan. Masih ada yang pro dan kontra. Seharusnya event ini bisa dimanfaatkan oleh kalangan swasta yang ingin menyuguhkan atraksi alternatif. Banyak pekerjaan yang harus digarap bersama-sama,” ujarnya.

Pohon Tumbang di Banyumas Tutup Jalan Utama Jakarta-Yogyakarta

Hujan deras yang terjadi di wilayah Banyumas, Jawa Tengah, menyebabkan sebuah pohon yang berada di pinggir jalan utama Jakarta-Yogyakarta tepatnya dekat simpang empat Buntu, Kemranjen, Banyumas, tumbang hingga menutup jalan. Akibatnya kemacetan panjang terjadi disepanjang jalan tersebut.

"Tadi cuma hujan tapi tidak ada angin, terus pohon tumbang, mungkin karena sudah tua," kata warga sekitar, Isnan Fatehudin, kepada detikcom, Selasa (19/1/2016).

Menurut dia, pohon tersebut tumbang sejak pukul 19.30 WIB, namun hingga saat ini, pohon yang menutup ruas jalan utama tersebut belum juga bisa dievakusi. Petugas kepolisian, PLN dan pemadam kebakaran sudah tiba di lokasi dan berusaha memotong pohon tersebut.

"Mesin potongnya macet semua, jadi belum bisa dipotong, sekarang mungkin macetnya sampai 10 kilometer, soalnya sudah dari tadi pas salat Isya," ujarnya.

Dia menjelaskan, meskipun pohon tersebut tidak terlalu besar, namun pohon tersebut sangat tinggi sehingga mampu menutup jalan utama di wilayah tersebut. Saat ini petugas dan warga berusaha menarik pohon tersebut dari jalan.

"Tidak gede banget, tapi tinggi, sekarang malah pohonnya lagi di tarik sama warga dan petugas, supaya kendaraan bisa lewat," jelasnya.

Sementara menurut Kasatlantas Polres Banyumas, AKP Irham Kustarto mengatakan jika pihaknya saat ini sudah mengalihkan kendaraan dari arah Yogyakarta agar melalui jalur alternatif pasar Wijahan, Kemranjen menuju Banyumas.

Kemudian kendaraan juga diurai melalui pertigaan Tambak atau Sumpiuh agar melalui jalur selatan-selatan. Sedangkan kendaraan dari arah Jakarta dialihkan melalui Kroya melalui jalur selatan-selatan.

"Saat ini yang tersisa hanya kendaraan di sekitar lokasi dan warga yang berkumpul," jelasnya.

Selasa, 19 Januari 2016

KAI aktifkan kembali rute Purwokerto-Banjarnegara

Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan akan mengaktifkan kembali jalur kereta api rute Purwokerto-Banjarnegara. Pengaktifan rute tersebut rencananya akan menggunakan jalur baru

"Reaktivasi jalur KA Purwokerto-Banjarnegara akan terbagi dalam tiga petak jalur yang pernah ada (trace), yakni Purwokerto-Sokaraja, Sokaraja-Klampok, dan Klampok-Banjarnegara," kata Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 5 Purwokerto Surono, Selasa (19/1).

Dari tiga petak jalur tersebut, kata dia, hanya ruas Sokaraja-Klampok yang menggunakan petak jalur lama. Sedangkan ruas Purwokerto-Sokaraja dan Klampok-Banjarnegara akan dibuatkan petak jalur (trace) baru.

Menurut dia, hal itu disebabkan kondisi petak jalur Purwokerto-Sokaraja dan Klampok-Banjarnegara tidak memungkinkan untuk diaktifkan kembali karena berada di daerah padat penduduk dan sangat berdekatan dengan jalan raya.

Akan tetapi hingga saat ini, lanjut dia, pihaknya belum mengetahui secara pasti kapan reaktivasi jalur KA Purwokerto-Banjarnegara mulai dilaksanakan.

"Sampai sekarang kami belum menerima informasi lagi terkait kapan waktunya dan detail 'trace' yang baru seperti apa," katanya.

Disinggung mengenai kemungkinan adanya stasiun baru sebagai titik pertemuan jalur Purwokerto-Banjarnegara dengan jalur Purwokerto-Kroya yang masih aktif hingga saat ini, dia mengatakan bahwa kemungkinan tersebut dapat dilakukan karena petak jalur Purwokerto-Sokaraja yang baru itu cukup jauh.

Menurut dia, stasiun baru tersebut kemungkinan akan dibangun untuk memecah petak jalur Purwokerto-Sokaraja tersebut. "Namun, kami belum tahu nanti posisinya di mana," katanya.

Kendati demikian, dia mengharapkan jika stasiun baru tersebut berada di titik pertemuan jalur Purwokerto-Banjarnegara dengan jalur Purwokerto-Kroya, nantinya dapat dimanfaatkan untuk memecah konsentrasi penumpang di Stasiun Besar Purwokerto.

Dalam hal ini, kata dia, Stasiun Besar Purwokerto untuk KA-KA kelas komersial sedangkan stasiun baru untuk KA-KA kelas ekonomi. "Mudah-mudahan bisa seperti itu, selama lokasinya mudah dijangkau dari Purwokerto," katanya.

Saat dihubungi dari Purwokerto, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dinhubkominfo) Kabupaten Banjarnegara Setiawan mengatakan bahwa berdasarkan hasil pembicaraan terakhir, reaktivasi jalur KA Purwokerto-Banjarnegara khususnya Klampok-Banjarnegara tidak menggunakan petak jalur yang telah ada.

Menurut dia, jalur KA tersebut akan digeser ke selatan meskipun ada beberapa bagian yang masih menggunakan petak jalur lama.

"Jalur Banjarnegara-Klampok akan digeser ke selatan. Hanya saja eksekusinya kapan, kami belum tahu. Pembebasan tanah untuk jalur baru itu, kami belum tahu kapan akan mulai dilaksanakan," katanya.

Sebagai informasi, operasional jalur KA Purwokerto-Banjarnegara-Wonosobo dihentikan sejak tahun 1978 karena dinilai kalah bersaing dengan moda transportasi lain.

Jalur tersebut terakhir kali dilintasi kereta api pada pengujung 1986, yakni KA barang yang berhenti di Stasiun Mantrianom atau sekitar 8 kilometer sebelah barat pusat kota Banjarnegara.

KA barang tersebut mengangkut peti kemas yang berisi komponen elektrik dari Prancis untuk keperluan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Panglima Besar Soedirman di Mrica, Banjarnegara.

Wacana reaktivasi jalur KA Purwokerto-Banjarnegara-Wonosobo bergulir pada 2015 yang ditindaklanjuti dengan studi terhadap petak jalur KA.

Berdasarkan hasil studi tersebut, dari total jalur sepanjang 91,5 kilometer, hanya 34,65 kilometer atau sekitar 38% saja yang menggunakan jalur lama sedangkan 56,85 kilometer atau 62% akan dibuatkan petak jalur baru dengan alasan keamanan karena petak jalur lama berdampingan dengan jalan raya dan sudah banyak didirikan bangunan.

Petak jalur baru tersebut direncanakan akan dibangun di wilayah selatan Banjarnegara sedangkan sejumlah stasiun yang telah disepakati untuk dibangun di antaranya Singamerta, Banjarnegara, Pucang, Mantrianom, Purwanegara, Mandiraja, Gandulekor, dan Purwareja Klampok.

Ditjen Perkeretaapian Kemenhub saat mengundang pemerintah kabupaten yang dilewati jalur KA Purwokerto-Banjarnegara-Wonosobo pada pertengahan November 2015 menyebutkan bahwa penyusunan DED untuk reaktivasi jalur dilaksanakan pada 2016.

Sementara untuk kegiatan konstruksi Tahap I akan dilaksanakan pada 2018 untuk ruas Purwokerto-Purwareja Klampok sepanjang 30,6 kilometer yang diharapkan dapat beroperasi pada 2019, sedangkan Tahap II pada 2019 untuk ruas Purwareja-Banjarnegara sepanjang 35,4 kilometer yang diharapkan beroperasi pada 2020, dan Tahap III pada 2020 untuk ruas Banjarnegara-Wonosobo sepanjang 25,5 kilometer yang ditargetkan beroperasi pada 2021.

Reaktivasi jalur KA Purwokerto-Banjarnegara-Wonosobo diharapkan dapat mendukung perkembangan potensi pariwisata dan menumbuhkan perekonomian.

Evaluasi Lima Hari Sekolah di Banyumas Lambat

Pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan lima hari sekolah yang diterapkan di SMA/SMK negeri di Kabupaten Banyumas, berlangsung lambat. Meski kegiatan belajar mengajar (KBM) semester II di sekolah saat ini sudah berjalan, namun sampai sekarang belum ada hasil dari evaluasi tersebut.

Menurut pemerhati pendidikan dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, Fauzi, dengan belum selesainya proses evaluasi tersebut, justru membuat sekolah seakan dipaksakan untuk tetap melaksanakan kebijakan lima hari sekolah.

Dia berpendapat, seharusnya bila penerapan lima hari sekolah masih bersifat uji coba, instrumen yang akan digunakan untuk melakukan evaluasi sudah disiapkan sejak awal, bahkan sebelum uji coba diterapkan.

Namun yang terjadi sekarang, justru pemkab baru disibukan dengan menyusun instrumen evaluasi saat program tersebut sudah diterapkan. Sesuai kebijakan pemprov, evaluasi dilakukan enam bulan atau satu semester setelah diberlakukan, sehingga ketika memasuki semester baru, hasil evaluasi itu sudah bisa dilaksanakan.

”Jika sampai saat ini belum ada hasil evaluasi, maka penerapan program tersebut terkesan dipaksakan. Padahal siswa dan guru sebagai pelaku di lapangan memiliki hak untuk menentukan apakah akan tetap menerapkan atau tidak,” jelas Wakil Dekan I Bidang Akademik tersebut.

Terpisah Kepala SMA Ajibarang, Tjaraka Tjunduk Karsadi, mengatakan sejauh ini sekolah belum menerima materi evaluasi yang diberikan dinas. Justru sekolah melakukan evaluasi secara mandiri dengan parameter yang dibuat sendiri oleh sekolah.

Ratusan pekerja jalanan di Banyumas geruduk kantor Pemkab

Ratusan pekerja jalanan di Banyumas, Jawa Tengah yang tergabung dalam Paguyuban Pekerja Jalanan Banyumas (PPJB) menggeruduk Gedung DPRD setempat. Mereka berunjuk rasa meminta Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang penanggulangan penyakit masyarakat yang dianggap merugikan mereka segera dicabut.

Aksi tersebut diikuti beberapa elemen mahasiswa, masyarakat dan pegiat sosial di Banyumas. Dalam aksinya mereka meminta kepada Pemkab Banyumas untuk mencabut aturan tersebut. Menurut koordinator aksi, Sapto Septiadi, keberadaan perda tersebut akan semakin memiskinkan kaum pekerja jalanan yang ada di Banyumas.

"Bagaimana bisa kita terentas dari kemiskinan atau sekadar memenuhi kebutuhan jika lapangan pekerjaan tidak tersedia, pendidikan tidak terjangkau, namun orang-orang ditakut-takuti denda dan penjara ketika mereka mengapresiasi nyanyian kami di jalanan," katanya, Selasa (19/1).

Dalam aksinya, mereka membawa berbagai macam poster yang menentang diberlakukannya Perda Nomor 16 Tahun 2015 yang akan diberlakukan oleh Pemkab Banyumas. Aksi tersebut sempat ditanggapi anggota DPRD Banyumas yang menemui peserta aksi. Namun, peserta aksi tidak puas dengan respons yang disampaikan perwakilan DPRD Banyumas tersebut.

Menurut seorang peserta aksi, Sucipto, mereka menegaskan persoalan utama yang ada saat ini adalah minimnya akses bagi pekerja jalanan tersebut.

"Yang paling penting, cabut perda itu. Karena dengan adanya perda itu akan sangat merugikan pekerja jalanan, lantaran nantinya tidak ada pendapatan, apalagi ada sanksi bagi yang memberikan dan yang menerima," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Banyumas, Srie Yono mengemukakan, aksi unjuk rasa ini akan menjadi bahan pertimbangan untuk dibahas ke depannya.

"Aksi ini akan kami bahas, tidak bisa sekarang. Aspirasinya harus diterima, akan dibahas dengan dewan, dan meminta pendapat mereka yang diluar pekerja jalanan, apakah mereka terganggu atau nggak dengan adanya pengemis, harus balans," ucapnya.

Dalam aksinya, mereka menuntut beberapa poin kepada Pemkab Banyumas, yakni menyediakan lapangan perkerjaan sebagai bentuk pengentasan kemiskinan, menyediakan sekolah gratis hingga jenjang perguruan tinggi, transparansi juklak juknis dalam penyusunan dan implementasi perda, mencabut plang ancaman pemidanaan pekerja jalanan dan mencabut perda No. 16 Tahun 2015 hingga Pemda Banyumas bisa memenuhi poin sebelumnya.

Rabu, 13 Januari 2016

Niat Hati Ingin Buka Aura di Dukun, Eh… Malah Kehilangan Keperawanannya

Malang benar nasib KS (19). Bukannya mendapatkan kesuksesan dan kelimpahan rejeki, warga Kelurahan Grendeng, Kecamatan Purwokerto Utara, ini malah terperdaya dan menyerahkan keperawanannya pada seorang dukun berinisial ND. Kini dia malah berbadan dua akibat ulah dukun ebeg warga Kelurahan Karangwangkal, Kecamatan Purwokerto Utara.

Ds (50), ayah KS, mengadukan peristiwa yang dialami anaknya ke Polres Banyumas, Kamis (7/1) siang. “Kami terpaksa melaporkan perbuatannya ke polisi, karena dia tidak mau bertanggung jawab,” kata Ds usai mengadukan hal itu ke Unit 4 Reskrim Polres Banyumas.

Menurut Ds, kehamilan putri semata wayangnya itu diketahui dari kekhawatiran KS yang selama dua bulan berturut-turut mengeluhkan terlambat datang bulan. Karena merasa curiga, Ds mendesak putrinya untuk bercerita pernah melakukan hubungan badan dengan seseorang atau tidak.

“Akhirnya putri saya mengaku, pernah dipaksa melakukan hubungan badan oleh ND yang berprofesi sebagai dukun. Putri saya dijanjikan akan dibukakan auranya untuk kesuksesan dan ketenteraman hidup,” ujarnya.

KS saat ditanya Radarmas mengatakan, perkenalannya dengan ND berawal dari pertemanannya dengan anak dukun ebeg yang sehari-hari menjadi perawat kambing itu. Menurut KS, selain dia masih ada beberapa orang lain yang mendatangi ND dengan keperluan sama, yakni dibukakan pintu rezeki melalui kekuatan batin.


“Saya kenal dengan anaknya sudah dua tahunan. Tetapi baru September 2015 untuk pertama kalinya saya ikut jalani ritual dengan semedi di daerah Kutaliman dan mandi kembang tengah malam di mbelik di daerah Arcawinangun,” ujar KS yang didampingi kuasa hukumnya,” Agustinus Widi Cahyono, SH.

Menurut KS, sudah dua kali ND menidurinya dengan dalih menyempurnakan ritual. Pertama saat mandi kembang berdua di mbelik di Arcawinangun dan kedua di tempat pertapaannya di belakang rumah ND di Karangwangkal.

“Kalau semedai itu tidak melakukan apa-apa hanya berdiam di sebuah petilasan di Kutaliman. Lalu saya dibawa ke mbelik di Arcawinangun. Pertama saya agak curiga, kenapa harus ada ritual seperti itu. Tetapi karena sempat diancam baik lisan mau pun lewat SMS, saya menurut saja,” ungkapnya.

Meski berhasil merenggut kegadisannya, ND rupanya belum cukup puas melancarkan aksinya. Akhir September lalu, KS diajak singgah ke sebuah penginapan di Baturraden dan dipaksa melayani nafsu bejatnya. Tetapi Ks menolak, akhirnya meminta untuk diantar pulang ke Grendeng.

“Sejak itu saya tidak pernah mau datang lagi menemui ND. Beberapa kali dia SMS mengancam supaya tidak mengadukan perihal ini kepada siapa pun. Tapi karena saya akhirnya hamil, saya terpaksa mengadu,” ujarnya.

Sementara itu, Agustinus Widi Cahyono SH yang mendampingi Ks mengatakan, saat ini proses kliennya masih sebatas pengaduan. Tetapi jika tidak juga tercapai penyelesaian, terpaksa kliennya akan meneruskan persoalan tersebut lewat jalur hukum.


Sementara itu Ketua RT di tempat ND tinggal, Syarifudin mengaku terkejut saat pertama mendengar perbuatan ND itu. Menurut Syarifudin, kasus tersebut sempat diselesaikan secara kekeluargaan. Bahkan pernah dilakukan pertemuan dengan Lurah dan tokoh masyarakat setempat. Namun belum menemukan titik temu, hingga akhirnya KS mengadu ke polisi.

“ND pernah dipertemukan dengan korbannya yang didampingi keluarga. Saat itu, mediasi yang diadakan di rumah saya tanggal 30 Desember lalu itu disaksikan perangkat kelurahan maupun Babinsa setempat,” kata ketua RT yang akrab disapa Udin ini.

Dari hasil pertemuan itu, ND mengakui dia telah meniduri “pasiennya” tersebut. Sebagai warga, ND memang dikenal sebagai seorang dukun ebeg di kampungnya. Dia termasuk warga yang memang tidak terlalu aktif berkegiatan sosial bersama warga lain di lingkungannya.

“Saat pertemuan itu ND hanya bisa pasrah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tetapi, untuk menikahi KS, sepertinya tidak mungkin. Karena pihak keluarga korban juga tidak rela, mengingat ND ini sudah memiliki dua orang istri,” lanjut Udin.

Menurut Udin saat mediasi keluarga KS memang sempat mengajukan menuntut uang sebesar Rp 50 juta yang akan digunakan untuk keperluan persalinan janin itu nanti. Tetapi, mengingat perekonomian pelaku yang tidak memungkinkan, keinginan korban ditolak ND.

“Rupanya ancaman dilaporkan ke polisi betul sudah direalisasikan. Kita hanya bisa membantu semampunya saja, karena kalau sudah masuk ke ranah hukum, ND harus mempertanggungjawabkan perbuatannya,” kata Udin.

KBO Reskrim Polres Banyumas, Ipda Benny Timor mengatakan, pihaknya masih akan mempelajari kasus untuk pengembangannya. “Kami akan klarifikasi dulu dengan mngumpulkan keterangan dari saksi-saksi. Kalau sudah fix, kami akan gelar perkara dan jika memang bukti-bukti kuat, pelaku bisa dijadikan tersangka,” pungkasnya

Senin, 11 Januari 2016

Wisata Alam, Andalan Baru Warga di Purwokerto

Pemerintah Desa (Pemdes) Desa Kemutug Kidul, Kecamatan Baturraden, Senin (11/1/2016) membangun akses jalan menuju empat curug yang akan dijadikan wisata alam di desa setempat. Keempat curug yang akan dijadikan wisata alam yakni Curug Carang, Brenjang, Gagak, dan Orak Arik.

Kepala Desa Kemutug Kidul, Kardi Darwanto, kepada KRjogja.com menjelaskan, dari empat wisata alam curug itu memiliki keindahan, dan panorama alam yang bagus. "Diharapkan nanti akan menjadi salah satu pendongkrak perekonomian masyarakat desa,” katanya.

Dijelaskan untuk membangun wisata alam, akan disipakan dana Rp 986.360.000. Dana sebanyak itu akan dianggarkan melalui dana desa tahun 2017.

"Rencana anggaran pembangunan wisata merupakan hasil musyawarah perencanaan dan pembangunan desa (Musrembangdes), dan sudah masuk dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB)," ungkapnya.

Dari dana tersebur selain membangun akses jalan, nantinya juga membangun agro wisata disekitar pintu masuk jalur wisata empat curug, untuk menambah pilihan pengunjung.

Sejak tahun 2014 wisata alam keempat curug itu yang sudah diketahui banyak orang. Pengunjung tertarik sebab tempatnya yang sejuk, alamnya juga masih sangat terjaga.

Minggu, 10 Januari 2016

Pembangunan Alun-alun Banyumas Tahap Kedua Dianggarkan Rp 1 miliar

Pemkab Banyumas tahun ini mengalokasikan anggaran sekitar Rp 1 miliar untuk pembangunan lanjutan tahap kedua Alun-alun Banyumas. Pembangunan tahap pertama telah rampung akhir tahun lalu.

“Tahun ini ada (kegiatan pembangunan tahap kedua Alun-alun Banyumas). Untuk tahap kedua ini kami menyiapkan anggaran sekitar Rp 1 miliar,” kata Kasi Pertamanan dan Pemakaman Dinas Cipta Karya Kebersihan dan Tata Ruang (DCKKTR), Irawan, Minggu (10/1).

Anggaran sebanyak itu, jelas dia, menurut rencana akan digunakan untuk melengkapi sarana dan prasarana yang belum tersedia. Antara lain, penyediaan rumput, pohon peneduh, lampu penerangan, kursi dan penyelesaian pembangunan panggung serbaguna.

“Pada tahap pertama belum seluruh fasilitas tersedia, akan dilengkapi tahun ini. Untuk jenis rumput yang akan dipakai, nantinya akan menggunakan rumput biasa seperti di lapangan sepak bola, karena nantinya alun-alun juga bisa digunakan untuk bermain bola,” jelas dia.

Menurutnya pembangunan tahap kedua nanti diperkirakan baru akan dilaksanakan pertengahan tahun ini. Asumsinya proses lelang pembangunan tahap kedua paling cepat baru akan dilaksanakan sekitar bulan April mendatang.

Bupati Banyumas Canangkan 2016 sebagai Tahun Prestasi

Bupati Banyumas Achmad Husein mencanangkan tahun 2016 sebagai tahun prestasi.

''Kalau tahun 2015 sudah kita canangkan sebagai tahun infrastruktur, maka tahun 2016 kita tetapkan sebagai tahun prestasi,'' kata Bupati saat memberikan pembekalan awal tahun 2016 pada seluruh pimpinan SKPD, di pendopo Setda Banyumas, Senin (4/1).

Dia menyebutkan, seluruh pekerjaan dan program pembangunan yang sudah ditetapkan sepanjang tahun 2015, telah dilaksanakan dengan lancar sehingga cukup banyak kemajuan yang dicapai Kabupaten Banyumas. Bahkan prestasi atas berbagai program tersebut, juga berhasil diraih Pemkab Banyumas.

''Seluruh prestasi yang sudah berhasil diraih Pemkab Banyumas, harus terus kita pertahankan sepanjang tahun 2016. Bahkan harus kita tingkatkan,'' katanya.

Beberapa prestasi yang dicapai Pemkab Banyumas sepanjang tahun 2015, antara lain seperti predikat WTP atas kinerja keuangan Pemkab Banyumas, penghargaan Adipura untuk bidang kebersihan dan lingkungan hidup, penghargaan Wahana Tata Nugraha dalam bidang penataan sarana jalan raya, serta berbagai penghargaan lain.

Selain mencanangkan tahun 2016 sebagai Tahun Prestasi, Husein juga meluncurkan program Sipanjimas yang berupa pemberian kemudahan pelayanan perizinan untuk 35 jenis layanan perizinan. Melalui program tersebut, 35 proses perizinan bisa dilaksanakan secara online dan hanya cukup ditangani oleh camat.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga menginstruksikan agar kegiatan fisik yang melalui proses lelang di tahun 2016, agar mulai dikerjakan pada awal tahun anggaran sehingga penyelesaikan proyek bisa tepat waktu.

''Para pejabat pembuat komitmen jangan menunda-nunda waktu pelaksaan lelang. Bulan Februari saya minta sudah mulai proses lelang sehingga di akhir tahun kita tinggal melakukan evaluasi,'' tegasnya.

Rabu, 06 Januari 2016

Memberi uang kepada pengemis, gelandangan, pengamen, orang terlantar dan anak jalanan diancam pidana

Tak hanya di Purwokerto, pemasangan papan larangan mengemis ataupun memberi kepada pemgemis juga akan terpasang di beberapa lokasi lain, antara lain pertigaan Kalibagor, perempatan Sokaraja, Perempatan Buntu dan Krumput, pertigaan RSUD, serta alun-alun Banyumas.
Berdasarkan Perda Kabupaten Banyumas No 16 tahun 2015 itu, setiap orang yang mengemis dan mengamen dipidana kurungan paling lama tiga bulan dan denda paling banyak Rp 50 juta.

       Setiap orang, lembaga atau badan hukum yang memberi uang dalam bentuk apapun kepada pengemis, gelandangan, pengamen, orang terlantar dan anak jalanan diancam pidana kurungan paling lama tiga bulan dan denda paling banyak Rp 20 juta.
Dengan diberi papan larangan diharapkan masyarakat tidak selamanya memberi uang ataupun barang pada pengemis ataupun pengamen. “Kalau seperti itu nanti pengemis ataupun pengamen bisa kapok, panasan, tidak dapat uang,” kata Kepala Bidang Perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial Dinsosnakertrans Kabupaten Banyumas A. Riyanto SE MSi.

       Menurut dia, dulu pernah terpasang tulisan himbauan di Krumput, tapi sayangnya dirusak dan bahkan hilang. Riyanto menjelaskan, menurut pengakuan pengemis, dalam sehari mereka bisa mendapatkan Rp 100 ribu.
Sehingga upaya yang diberikan pada pengemis untuk meninggalkan pekerjaan mengemisnya itu sulit. Ketika mereka sudah dibina, diberi pelatihan dan modal, setelah keluar akan kembali mengemis. Begitu pula dengan pengamen, mereka masih muda-muda. Masih bisa bekerja yang lain.
“Mental merekalah yang harus dirubah. Seperti pengamen, masih muda. Itu sayang sekali, sebenarnya masih bisa mencari pekerjaan lain kalau mau berusaha,” imbuhnya.

10 Wilayah Masuk Kawasan Kumuh

Sebanyak 69,58 hektare kawasan perkotaan Purwokerto masih dikategorikan kumuh. Namun sampai saat ini, kawasan kumuh tersebut belum tertangani. Rencananya tahun ini Pemkab Banyumas mendapat alokasi bantuan dana dari pusat senilai Rp 6,5 miliar untuk menangani kawasan kumuh di perkotaan tersebut.
Dari jumlah tersebut sekitar 60 hektare di antaranya masuk dalam kategori kumuh sedang, sedangkan sisanya masih kumuh ringan. Adapun wilayah pemukiman kumuh yang ada di wilayah perkotaan Purwokerto mencapai 10 wilayah, yaitu Kelurahan Berkoh, Karangwangkal, Kedungwuluh, Kranji, Mersi, Purwokerto Lor, Purwokerto Wetan, Sokaraja Kidul, Grendeng, dan Bancarkembar.
Kabid Prasarana Wilayah Bappeda Banyumas Dedy Noorhasan mengatakan, berdasarkan SK Bupati, kawasan kumuh yang ada di wilayah perkotaan Purwokerto memang cukup luas. Oleh karena itu, melalui program dari pemerintah pusat tersebut, nantinya kawasan pemukiman kumuh yang ada akan mulai ditangani secara bertahap.
“Realisasinya nanti akan bertahap tergantung prioritas kawasan kumuh. Namun kita juga masih menunggu anggaran dari pusat,” katanya.

      Dijelaskan, penanganan pemukiman kumuh yang dilakukan lebih fokus pada sarana infrastruktur. Seperti saluran drainase, sanitasi, hingga tata ruang bangunan.
Dijelaskan, untuk beberapa indikator yang masuk kategori kumuh, permasalahan drainase, sanitasi, dan pengelolaan sampah memang cukup mendominasi. “Untuk air bersih saat ini sudah cukup baik. Apalagi tahun depan saluran air PDAM yang berasal dari Sungai Serayu juga akan mulai beroperasi. Jadi, memang permasalahannya kebanyakan saluran air dan limbah,” jelasnya.

      Seperti diketahui, sebanyak 85 desa/kelurahan yang ada di wilayah perkotaan Purwokerto masuk dalam kategori kawasan kumuh. Meski demikian, akhir tahun 2015 lalu Pemkab Banyumas justru mendapat alokasi bantuan dari pemerintah pusat melalui Program Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman (P2KKP).
Dedy mengatakan data tersebut berdasarkan hasil survei yang dilakukan, khususnya terhadap instrumen atau indikator kawasan pemukiman kumuh, yang saat ini mencapai 8 item, dengan penambahan item ruang terbuka hijau (RTH).
“Sebelumnya memang sudah ada pendataan terkait kawasan kumuh di wilayah perkotaan. Namun dengan tambahan instrumen tersebut, maka dilakukan survei lagi,” katanya.
Dikatakan, berbeda dengan program P2KKP yang dilakukan atas usulan masyarakat, program RKPKP baru dari pusat ini nantinya akan dilakukan langsung oleh pemerintah, sehingga pengerjaannya diharapkan dapat lebih cepat.